Membangun Politik Rasional

Perkembangan politik moderen mengikuti pola perubahan sosial di dalam masyarakat. Politik akan sukses mencapai tujuan-tujuan rasional jika mampu menyesuaikan diri terhadap kerakteristik sosial, budaya, dan tradisi suatu masyarakat. 

Proses politik berlangsung sejauh ini belum berhasil melahirkan sistem-sistem pemerintahan yang stabil. Benturan antara kepentingan atas nama golongan suku, agama, budaya, dan ekonomi masih mendominasi dinamika bernegara kita. 

Betapa mahalnya bentuk pengakuan secara umum melalui jalur politik, nilai demokrasi berubah menjadi ruang pertempuran kepentingan mematikan, alhirnya masyarakat jadi onderdil demokrasi bagi para elit-elit politik Lokal.

Persoalan sering muncul sangat beragam, karena dipicu oleh instabilitas politik dan demokrasi. Proses kompetisi politik merebut kekuasaan menggunakan pola dan intrik jahat, dimungkin kekuasan yang di raih nanti justru menjadi benalu, kekuasaan yang terus melahirkan bencana sosial.

Pola kekuasaan politik utamakan kepentingan pribadi, kelompok, dan keluarga di atas kepentingan umum, adalah suatu problem serius yang patut disikapi secara bijak dan kritis. sistem pemerintahan konon demokratis faktanya tidak demikian. banyak asumsi yang mengatakan bahwa sebuah pemerintahan yang sehat berasal dari legitimasi politik yang sehat pula.
Beberapa faktor memengaruhi sistem pemerintahan menjadi kurang seimbang adalah Legitimasi politik lebih mendominasi legitimasi sosiologis, psikologis, dan ekonomi. Prodak-prodak kebijakan yang dilahirkan pun mengalami suatu kecacatan sistem. Kepentingan pragmatis bertumpu pada tujuan materi, memperkaya diri, meluruhkan nilai-nilai politik sebagaimana menurut Hanna Arent, bahwa hakekat dari politik adalah pengabdian.
Segala bentuk keputusan politik ujung-ujungnya tak lain hanyalah merumuskan satu sistem sebagai acuan mengabdikan diri. Proses pengambilan keputusan setiap kali yang kita temukan mudah sekali bertentangan keras akal sehat politik kita.
Tendensi kepentingan politik kelompok, golongan, dan pribadi tinggi, Daripada rasionalitas kekuasaan membuat politik dapat ditafsirkan menjadi saluran merebut ruang ekonomi. Maka berakibat secara langsung terhadap tubuh suatu kekuasaan.
Sejauh ini politik sangat sulit di rasionalkan kepada publik, mengilmiahkan kedalam konteks pengetahuan. Sebab politik terlalu dinamis untuk diukur dengan menggunakan mesin-mesin pengetahuan yang logis.
Seorang tokoh mahzab Frankfurt Jurgen Habermas melihat bahwa Rasionalitas politik belum berakhir. Merasionalkan kekuasaan hanya dalam konteks politik secara sempit maka tidak pernah ditemukan benih ilmiah politik dalam suatu sistem kebijakan.
memanfaatkan kekuasaan dalam rangka merasionalkan politik kepada publik hanya bisa terjadi jika proses pengambilan keputusan melibatkan keterwakilan masyarakat, membuka ruang diskusi secara bebas dan demokratis.
Berdasarkan realitas yang ada terjadi ketimpangan politik cukup menajam. Kurangnya keterlibatan para ilmuan untuk menengahi perdebatan tentang sebuah keputusan politik rasional, arah sistem pemerintahan semakin tidak terarahkan dengan baik atau dalam istilah habermas sebagai model Desisionis.
Model desisionis menurut Jurgen habermas dalam bukunya F.Budi Hardiman "Refleksi sosial menuju masyarakat Komunikatif" adalah menekankan peranan politkus diatas para ahli, sebaliknya para ahli bergantung pada politikus, sehingga pertimbangan-pertimbangan ilmiah tidak banyak berbicara dalam proses pengambilan keputusan.
Posisi para ilmuan kurang berperan secara ilmiah di atas para politisi, perumusan kebijakan akhirnya tidak termediasi secara rasional. memisahkan peran Ilmuan dan politisi dalam dinamika kekuasaan berakibat fatal terhadap masa depan pembangunan. Kita sangat berharap keterlibatan kaum rasional penting diprioritaskan, meskipun demikian tak jarang kita jumpai para ilmuan sendiri kerap kali tampil bukan dengan wajah keahlianya, justru seringkali bertipengkan politik.


Wassalam..